reformasi intelijen Secrets

reformasi intelijen Secrets

Blog Article

Rekomendasi-rekomendasi dari diskusi terbatas mengenai Reformasi Intelijen Indonesia memuat beberapa hal penting untuk diperhatikan diantaranya penerapan Threat-Centered Intelligence, reformasi rekrutmen personel, menjaga independensi kelembagaan, memperkuat mekanisme pengawasan, dan menyesuaikan regulasi kelembagaan untuk keberlangsungan sistem intelijen yang adaptif dan transparan dalam menghadapi tantangan keamanan.

yakni operasi yang dilakukan dengan mengumpulkan details-data informasi dan kegiatan lain untuk kepentingan strategis umumnya dilakukan dengan jangka panjang.

This article will briefly retrace the heritage of Indonesia’s strategic intelligence dynamics considering that its inception and supply an Evaluation of the present standing of political democratization generally and intelligence reform in particular just after 1998.

The report will reply to considerations around the backflow of democracy Together with the full Charge of the president in excess of BIN. The views expressed Allow me to share purely personal and are not connected to the views or attitudes of any governing administration companies.[four]

Abstrak Artikel ini menguji kompleksitas seputar kekerasan yang dilakukan oleh Muslim terhadap komunitas Ahmadiyah di Indonesia di era baru demokrasi reformasi. Kekerasan muncul sejak 1998 pasca Suharto ketika beberapa kelompok Muslim seperti Entrance Pembela Islam (FPI), yang mengklaim bahwa Ahmadiyah adalah kelompok yang sesat menurut ortodoksi Islam. Artikel ini mencoba memahami mengapa dan bagaimana Ahmadiyah menjadi target serangan kekerasan oleh beberapa kelompok Muslim di era pasca Suharto dengan meningkatnya kelompok fundametalis Islam setelah menemukan kebebasan baru beragama. Dengan demikian, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana faktor politik, ekonomi dan teologi Islam muncul sebagai faktor penting yang mengkontribusi atas serangan kekerasan. Melalui identifikasi studi kasus tertentu penyerangan di kota-kota lintas pulau Jawa dan Lombok, saya juga akan mengeksplorasi bagaimana pemerintah membuat kebijakan untuk menemukan solusi yang terbaik dan sejauhmana efektifitas kebijakan tersebut untuk menyelesaikan masalah.

This website is employing a protection support to guard alone from on-line assaults. The action you simply carried out induced the security Answer. There are numerous actions that could bring about this block which includes distributing a certain word or phrase, a SQL command or malformed knowledge.

Berdasarkan hasil diskusi, ada beberapa rekomendasi yang perlu segera diimplementasikan oleh pemerintah, seperti meningkatkan kualitas dan efektivitas BIN dengan menerapkan pendekatan berbasis ancaman.

Intelijen digunakan untuk mengontrol aktivitas lawan politik dan tokoh masyarakat yang vokal tanpa aturan hukum yang jelas. Intelijen menjadi aktivitas hitam mengerikan yang meninggalkan sejarah kelam dan traumatik pada bangsa ini.

You are answerable for selecting whether your use from the things With this selection is lawful. You are accountable for securing any permissions needed to use the things. You will want prepared authorization with the copyright house owners of elements not in the public domain for distribution, replica, or other usage of protected merchandise beyond that allowed by honest use or other statutory exemptions. Some content material may be guarded underneath international law. You may also require permission from holders of other rights, for instance publicity and/or privateness rights.

Titik utama yang perlu dilakukan reformasi dalam fungsi intelijen adalah fungsi pengamanan dalam hal ini perlu dilakukan pembentukan organisasi kontra intelijen. Dalam kegiatan kontra intelijen media massa merupakan fenomena sosial yang sekaligus juga politik, media massa merupaka significant position

Seiring dengan perubahan lanskap panggung politik nasional, dengan mengusung konsep reformasi, membuka harapan baru tampilnya performan intelijen, sebagai pilar utama keamanan nasional yang parallel dengan prinsip demokrasi,transparansi dan akuntabel, melalui proses reformasi intelijen. Method besar reformasi intelijen negara, harus berpedoman pada karakteristik intelijen yang independen dan berpedoman pada kepentingan politik negara.

In 1512, the Portuguese recognized its trade relationship in Indonesia. They introduced Roman Catholicism, remaining few vocabularies that stay inside the national language “Bahasa Indonesia” and local dialects spoken from the Spice Islands of Maluku, and these specially experienced political and cultural importance in East Timor or Timor Leste, which was part of Indonesia from 1976 to 1999. Yet it's the Dutch who established the Roman-Dutch civil law authorized technique to aid its trade and political-financial curiosity. This period of 350 decades is comprised of the period of exclusive trade by a company that has a maritime electric power; the Dutch East India Organization, or Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) beginning in 1596, and a duration of Formal colonization with the Dutch beginning in early 1800. Inside the latter time period, Indonesia was referred to as the Netherlands East Indies. It ought to be famous nevertheless, which the Dutch did not dominate The full archipelago abruptly, but rather after some time. Their longest presence of a few as well as a half century was on Jawa Island. Aceh, On reformasi intelijen the flip side, is among the shortest. Resistance from community kingdoms and communities had been the strongest component. The British ruled for a brief period of time from 1811-1816 but did not make important changes to the present lawful program for this reason. Dealing with the diversities of Indonesians, the Dutch popularized the usage of Malay language in the course of Indonesia. This language later on progressed into “Bahasa Indonesia.” Roman script was utilised because the Formal creating system. The Dutch didn't deal with or govern the Indonesians specifically, but from the aristocrats as well as oriental settlers. Appropriately, population was divided into a few lessons: the Europeans to whom codified civil law was relevant, the foreign Orientals to whom Section of civil regulation technique managed, plus the indigenous to which Adat legislation and Islamic regulation procedures used.

Pada masa Orde Baru persoalan intelijen terletak pada terciptanya sebuah konsepsi “negara intelijen”. Konsep “negara intelijen” yang diperkenalkan Richard Tanter pada tahun 1991 untuk menjelaskan jejaring lembaga intelijen dan bagian-bagian khusus dari militer yang secara keseluruhan menjaga kelestarian rezim Orde Baru.

Reformasi intelijen di Indonesia harus disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, dimana pada undang-undang tersebut di dalamnya telah mengatur tentang paradigma intelijen, fungsi dan kewenangan lembaga intelijen, kerahasiaan intelijen, serta aspek pidana dan perlindungan intelijen.